Bayangkan suatu ruang kelas, katakanlah suatu SMP atau SMA. Di jam istirahat, ketua kelas mengadakan rapat kelas. Agenda tersebut dilakukan untuk menaikan uang kas, katakanlah biaya operasional yang tersedia tidak cukup untuk membeli peralatan dan kebutuhan di kelas sehingga diperlukanlah kenaikan uang kas. Anak - anak di kelas tidak bisa menolak. Sesuai kesepakatan di awal bahwa uang kas bersifat wajib dan mengikat, karena berkaitan dengan operasional kegiatan belajar. Seminggu kemudian, seksi kebersihan meminta kenaikan anggaran karena merasa sudah berkontribusi terkait kebersihan kelas. Dengan berat hati, jika pengajuan tersebut disetujui, maka bendahara harus menaikan lagi uang kas. Dalam keadaan yang sudah berat, ajuan dari seksi kebersihan benar - benar menyulut emosi anak - anak kelas. Hal ini menyebabkan mereka marah, sampai puncaknya membuat mereka melakukan hal anarkis seperti membanting meja, mematahkan papan tulis, membakar kursi dengan tipe x dan lain sebagainya. Sebagai Ketua Kelas, kira - kira Langkah apa yang bisa diambil yaa ? Lapor guru ?, lengser ?, kabur ? atau menyelesaikannya dengan cara orang Indonesia, perundingan yang mengutamakan nilai - nilai permusyawarahan perwakilan. Akan ada perwakilan dari siswa, seksi kebersihan, bendahara dan ketua kelas itu sendiri. Solusinya simple, tapi yaaa mungkin memang perlu kerusuhan atau ketidak kondusifan dulu untuk bisa didengar yaa. Lucuu siih, seperti bayi. Bayi kalau lapar, buang air atau ada yang tidak nyaman memang harus menangis dan mengganggu kondusifitas agar bisa didengar dan diusahakan. Kurang lebih mungkin itu lah yaaa Gambaran sederhana tentang yang terjadi di negeri tercinta kita Indonesia. Konflik antar rakyat, wakil rakyat, dalam hal ini anggota DPR dan Polri. Semuanya bermula dari ucapan anggota DPR yang kurang pas di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan pajak yang dinaikan. Berkaitan dengan hal tersebut juga diiringi aturan - aturan yang aneh - aneh dari PPATK, seperti lahan yang tidak dibangun, maka akan diambil negara, pun Tabungan yang tidak digunakan maka akan dimanfa'atkan oleh negara. Hal ini menyebabkan situasi yang sulit di Masyarakat, ditengah sulitnya mendapat pekerjaaan, pun yang punya pekerjaan kesulitan bisa memiliki penghasilan yang layak ( UMR ) dikarenakan kondisi ekonomi global yang tidak kondusif. Maka pernyataan seperti “ Cuma orang tolol dan goblok yang ingin membubarkan DPR ”, pun joget - joget sa'at sidang paripurna pass betul menyakiti hati rakyat Indonesia seperti menggarami luka yang sudah bernanah. Kerusuhan dimana - mana, penjarahan, demo terjadi di banyak tempat di Indonesia. Hal ini menunjukan betapa kesal, marah dan muaknya rakyat Indonesia atas kondisi yang terjadi. Hal yang saya takutkan adalah jika keadaan ini terus berlanjut, ditakutkan akan terjadi konsisi Darurat Militer yang mana akan menghasilkan dampak yang lebih besar dan berat. Menarik untuk menunggu respon ketua kelas, yang dalam hal ini adalah Presiden. Kalau memanggil guru, apakah iya sampai perlu melibatkan pihak eksternal seperti negara lain ? Apakah mundur karena malu dan merasa gagal dalam tugas atau akan ada alternatif - alternatif lain ? Kira - kira, dengan kondisi seperti ini siapa yang paling diuntungkan yaa ? Yaa jelas koordinator/kontraktor/broker demo, karena segala sesuatu itu ada brokernya. Yaa, cepat atau lambat negara harus bisa menyelesaikan keadaan ini. DPR dan Polri harus meminta ma'af dan bertanggung jawab atas kerusuhan dan keadaan yang terjadi sa'at ini. Kalo Solusi yang bisa dilakukan sih menurut saya sepertinya seru kalo anggota DPR di- reshuffle masal. Semoga keadaan Negara Kesatuan Indonesia bisa lekas membaik dan ketua kelas bisa mengambil langkah penyelesaian yang tepat guna. Aamiiin. Merrylands, 30/08/2025 Rizz CJI

Merrylands, Australia, 30 Agustus 2025

Rizal CJI & Admin CJI